Jumat, 20 Januari 2017

KEMISKINAN LESTARI DI ATAS RUBICON

Menyaksikan kuliah panjang Menkeu Sri Mulyani, rasanya seperti kembali ke bangku kuliah. Paparannya asyik dengan data dan analis yang keren.

Mbak Ani mensyaratkan, jika ekonomi Indonesia mau maju maka ada empat fokus penting yang perlu diperhatikan. Pertama adalah soal kebijakan, efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber dana. Kedua berkenaan dengan kemampuan birokrasi yang bersih, transparan dan profesional.

"Indonesia bukannya tidak punya uang, tetapi yang menjadi persoalan bagaimana mengelola uang tersebut dengan baik agar outputnya lebih maksimal," ujarnya. Dia juga menuturkan, pada 2016 ada sekitar Rp 60 triliun yang dibagikan sebagai dana desa. Ini adalah jumlah yang fantastis.

Jika proyek PNPM dengan biaya Rp 12 triliun dapat menurunkan angka kemiskinan lumayan besar, apalagi dengan dana desa yang mencapai Rp 60 triliun ini. Makanya tahun 2017 pemerintah berani memasang target angka kemiskinan menurun menjadi 9,5%, dibanding sebelumnya yang berada pada kisaran 10,7%.

Titik persoalan dana desa ini adalah bagaimana perangkat desa mampu mencitapkan geliat ekonomi di wilayahnya. Pengembangan BUMD menjadi salah satu alternatif yang memungkinkan dikembangkan. "Jangan sampai dana-dana itu justru dinikmati lingkaran elit di desa saja."

Tahun ini Presiden Jokowi sudah menetapkan fokus Indonesia pada usaha pemerataan semacam usaha memperkecil jurang perbedaan pada masyarakat. Bukan saja antara yang kaya dan miskin, juga pemerataan antar daerah, antar wilayah dan antar kepulauan.

Ini salah satunya ditandai dengan ambisi pemerintah untuk menciptakan harga BBM sama di seluruh Indonesia. Harus diakui BBM adalah menyumbang tertinggi efek inflasi. Sementara efektifitas tol laut juga akan memberikan kontribusi pada proses pemerataan ini. Kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan mestinya dapat diantisipasi dengan lalu-lintas pelayaran yang menyambungkan seluruh titik di tanah air.

Ketiga, menyangkut kemampuan rakyat Indonesia untuk menerima keberagaman dan berfikir terbuka. Sedangkan keempat, berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia baik diri sisi pendidikan, keterampilan dan sikap mental.

Soal kemampuan masyarakat untuk berfikiran terbuka, mampu menerima perbedaan dan mampu memandang keluar inilah yang sekarang menjadi persoalan sosial kita. Salah satu masalahnya adalah sikap pemahaman agama yang sempit yang menyebabkan publik tidak mampu berfikir terbuka. Pada akhirnya mengembangkan sikap saling curiga.

Padahal Francis Fukuyama mensyaratkan salah satu faktor kemajuan ekonomi masyarakat ditandai dengan modal sosial berupa tingkat kepercayaan yang tinggi (trust) dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan dalam masyarakat (high trust society) akan semakin tinggi juga kemampuan masyarakat membangun kesejahteraannya. Demikian juga sebaliknya.

Nah, saat ini kita lihat ada sebagian orang atas nama agama terus menerus menciptakan rasa saling tidak percaya dalam masyarakat (distrust). Kecurigaan pada dunia luar, pada yang berbeda agama dan keyakinan, juga pada yang berbeda paham terus dikembangkan. Sikap itu selain menciptakan kondisi sosial yang rapuh juga, seperti kata Fukuyama, juga sebagai alat yang efektif untuk melestarikan kemiskinan.

Kita sedih karena cara mereka melestarikan kemiskinan ini dengan menggunakan isu agama. Seolah agama dijadikan semacam alat untuk tetap membuat pengikutnya menjadi miskin. Caranya dengan memperkenalkan ajaran agama yang ekslusif, merasa benar sendiri dan mudah mensesatkan orang lain. Sikap ini menjadi perusak modal sosial yang dimiliki masyarakat kita.

Serunya, sambil melestarikan kemiskinan pengikutnya para tokoh penyerunya justru hidup dalam kekayaan berlimpah. Jangan kaget jika kendaraan sejenis Rubicon, Hummer, atau Alphard menjadi hiasan biasa di rumah para tokoh ini. Mereka memperkenalkan ajaran yang terus melestarikan kemiskinan pengikutnya, di sisi lain, mereka asyik menikmati mewahnya gelimang kapitalisme.

Yang paling sial mungkin Jonru. Padahal tokoh yang satu ini tidak henti-henti meneriakkan ajaran distrust kepada pengikutnya, yang menjadi bahan baku dasar pelestarian kemiskinan. Ketika habib dan ustad lain sudah asyik di atas Rubicon atau Hummer, Jonru masih saja sibuk jualan seprei.

Nasibmu, lae...

#SayNoToRacism
#SayNoToRadicalism
#SayNoToTerrorism

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1295519177190090&substory_index=0&id=1020117881396889

Senin, 16 Januari 2017

Freeport Tunduk

PT Freeport Indonesia sepakat mengakhiri rezim kontrak yang sudah berumur 50 tahun dengan mengubah statusnya, dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Juru bicara PT Freeport Indonesia (PTFI) Riza Pratama berharap kesediaan perusahaan untuk mengonversi statusnya dapat diikuti oleh perjanjian stabilisasi investasi.


Lokasi penambangan Grassberg di Papua yang digarap PT Freeport Indonesia - Reuters
“PTFI telah menyampaikan kesediaannya untuk konversi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus [IUPK]. Apalagi bila disertai dengan perjanjian stabilitas investasi bagi jaminan kepastian hukum dan fiskal,” katanya kepada Bisnis, Minggu (15/1).

Riza menambahkan pihaknya juga telah menyampaikan komitmen perseroan untuk membangun smelter dan segera melanjutkan pembangunannya.

Namun, sama seperti sebelumnya, semuanya akan dilakukan setelah ada perpanjangan operasi. Saat ini, perkembangan pembangunan smelter katoda tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur, baru mencapai 14%. Padahal, rencana awal menyebutkan smelter dengan nilai investasi US$2,2 miliar berkapasitas 2 juta ton konsentrat tersebut rampung sebelum 12 Januari 2017.

“Berdasarkan komitmen-komitmen tersebut, kami berharap pemerintah akan segera memperpanjang izin ekspor PTFI,” tuturnya.

Adapun, sejak 12 Januari 2017, ekspor mineral hasil pengolahan, termasuk konsentrat tembaga milik PTFI terhenti. Pemerintah pun akan memperpanjang masa ekspor tersebut maksimal lima tahun dengan syarat perseroan berkomitmen membangun smelter dan mengubah status pemegang Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK.

Apabila permohonan PTFI dikabulkan dalam waktu dekat, PTFI akan menghabiskan sisa jangka waktu kontrak hingga 2021 sebagai IUPK. Setelah itu, PTFI berhak mendapat perpanjangan operasi dua kali 10 tahun, yaitu hingga 2041. Namun, tentu saja apabila disetujui oleh pemerintah.

Sumber Bisnis mengungkapkan PTFI dan petinggi Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc segera menemui pemerintah begitu PP No. 1/2017 dan Permen ESDM dikeluarkan.

Pada Jumat (13/1) mereka mengaku akan mempelajari regulasi baru. Sehari kemudian, mereka akhirnya menyatakan komitmen untuk mengikuti regulasi baru.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan baru PTFI yang bersedia mengubah statusnya menjadi IUPK. Namun, dia menegaskan pihaknya tidak dalam posisi mewajibkan pemegang KK berubah jadi IUPK.

“Itu terserah mereka, kami enggak memaksa. Akan tetapi kalau mau ekspor konsentrat, ya harus jadi IUPK dulu,” ujarnya, Sabtu (14/1).

Saat ini ada 34 pemegang KK, di antaranya PTFI dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, yang sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara.

TAK LAGI SEJAJAR

Menurutnya, dengan rezim izin, posisi negara menjadi lebih kuat bila dibandingkan dengan pada saat rezim kontrak. Pasalnya, kedudukan negara dan perusahaan tidak lagi sejajar.

“Kalau sudah jadi IUPK, maka langsung tunduk pada peraturan yang berlaku, prevailing laws. Kalau tidak patuh, sewaktu-waktu izinnya bisa dicabut,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha menilai keputusan pemerintah terkait dengan perubahan KK menjadi IUPK positif karena tidak lagi berlawanan dengan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Kesanggupan PTFI harus diikuti dengan persyaratan yang lain. Harus dihargai langkah tersebut sebagai awal yang baik,” katanya.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies Budi Santoso mengatakan perubahan status kontrak PTFI bisa mendorong kem bali pembangunan smelter yang sempat tertunda, yang secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi pemerintah.

Namun, keuntungan lebih besar justru bisa diperoleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut, terutama terkait dengan proses divestasi saham.

Berdasarkan regulasi lama, skema divestasi saham menggunakan model penggantian investasi yang telah dikeluarkan perusahaan (replacement cost).

Namun, pemerintah akan mengubah skema itu menjadi harga pasar wajar (tanpa memperhitungkan cadangan).

Selain itu, Freeport juga akan mendapatkan kepastian perpanjangan operasi setelah 2021. Apalagi jangka waktu pengajuan perpanjangan kontrak dipercepat menjadi lima tahun sebelum kontrak berakhir, dari sebelumnya dua tahun.

Soekarno, Islam di Negeri Palu Arit

Pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet, sekaligus penguasa tertinggi Negeri Tirai Besi, Nikita Sergeyevich Khrushchev, merasa sudah menang psywar terhadap rivalnya dalam perang dingin, Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy.

Ia  memiliki ide untuk mengundang Presiden Indonesia, Soekarno ke Moskow. Apalagi saat itu Indonesia berhasil menyandera pilot intelijen Negeri Paman Samuel, Allan Pope. Ia terbukti terlibat dalam pemberontakan mendukung gerakan Permesta, pada 1958.

Soekarno tidak mau melepaskan pilot bayaran yang pesawatnya ditembak TNI di kawasan Maluku. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Kamerad Khrushchev. Setidaknya ingin menunjukkan pada raja kapitalis itu bahwa Indonesia berdiri di belakang raja komunis, Uni Soviet.

“Paduka Yang Mulia, Bung Karno. Kami mengundang Yang Mulia untuk datang ke Moskow, menjadi tamu kehormatan negara dan bangsa kami,  kata Khruschev, melalui sambungan telepon dalam bahasa Inggris, pada Januari 1961.

Dalam peristiwa yang terjadi pada 56 tahun lalu itu, Bung Karno memahami betul suasana batin Khruschev.  Ia pun tidak mau begitu saja memenuhi undangan ke Moskow.  Ia tidak ingin Negeri Pancasila terjebak dalam perang dingin. Bung Besar tidak ingin membawa Indonesia ke dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Tidak mau Indonesia dipermainkan oleh negara mana pun, maka putra dari Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, mengajukan syarat. “Saya mau datang ke Moskow dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi, Paduka. Tidak boleh tidak, Kamerad.”

Khrushchev balik bertanya, “Apa syarat yang Paduka Presiden ajukan?”

Bung Karno menjawab, “Temukan makam Imam Al Bukhari. Saya sangat ingin menziarahinya.”

Si komunis ini terheran-heran.  “Siapa pula Imam Al Bukhari?” katanya bersungut-sungut kepada ajudannya.

Tak mau membuang waktu, Khrushchev segera memerintahkan pasukan khususnya untuk menemukan makam tersebut.  Setelah dicari ke sana ke mari, anak buah pemimpin Negeri Beruang Merah itu mengaku tidak menemukan makam itu.

Selang beberapa hari, ia kembali menghubungi Bung Karno, “Maaf Paduka Presiden, kami tidak berhasil menemukan makam orang yang Paduka cari. Apa Anda berkenan mengganti syarat?”

Di ujung telepon, Bung Karno tersenyum sinis. “Paduka, kalau tidak ditemukan, ya sudah. Saya lebih baik tidak usah datang ke negara Kamerad.”

Jawaban ‘Putra Sang Fajar’  ini membuat telinga Khrushchev memerah. Khrushchev pun kembali memerintahkan orang-orang nomor satunya langsung menangani masalah ini. “Cari sampai dapat!”

Setelah mengumpulkan informasi dari orang-orang tua Muslim di sekitar Samarkand, anak buah Khrushchev menemukan makam Imam kelahiran Bukhara, tahun 810 Masehi itu. Makamnya dalam kondisi rusak tidak terawat. Imam Al Bukhari memiliki pengaruh besar bagi umat Islam di Indonesia. Ia dimakamkan di Samarkand tahun 870 M.

‘Raja komunis’ itu pun dengan riang kembali menelepon Soekarno dan mengabarkan bahwa makam dimaksud sudah ditemukan, namun dalam kondisi rusak parah.  Presiden Soekarno meminta pemerintah Uni Soviet agar segera memperbaiki dan merawat makam tersebut.

Jika tidak, lanjut, Bung Karno, ia menawarkan agar makam tersebut dipindahkan ke Indonesia.  Emas seberat makam Imam Bukhari akan diberikan sebagai gantinya.

Khrushchev pun memerintahkan agar makam itu dibersihkan dan dipugar secantik mungkin.  Usai renovasi, ia kembali  menghubungi Bung Karno. “Baik, saya akan datang ke negara Anda,” jawab Soekarno.

Singkat cerita, setelah mengunjungi  Moskow, pada 12 Juni 1961, Bung Karno tiba di Samarkand. Sehari sebelumnya puluhan ribu orang menyambut kehadiran Pemimpin Besar Revolusi Indonesia ini di Kota Tashkent.

Kini, setelah Uni Soviet bubar, wilayah itu menjadi bagian dari Uzbekistan. Tidak banyak yang tahu kalau Bung Karno adalah penemu makam Imam Al Bukhari, seorang perawi hadist Nabi Muhammad SAW.

Tidak banyak yang tahu juga kalau Soekarno ke luar negeri, ia selalu menyebut dirinya sebagai Muslim sejati kepada tuan atau puan rumahnya.  Berbicara soal KeesaanTuhan. Tuhan Yang Satu. Itulah tauhid di dalam kitab suci Al-Quran.

Ia kemukakan di depan pemimpin tertinggi Negara Komunis bahwa
Tuhan kekal abadi, sehingga seorang Muslim sejati tidak takut akan kematian. Sebab telah bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah yang disembah kaum Muslimin. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah.

Soekarno tidak peduli apakah Presiden Uni Soviet itu mau mendengarkan tentang keyakinannya tentang Islam atau pun tidak. Yang jelas Si Bung sudah paham apa yang ada di kepala Kamerad Khruschev tentang ajaran Marxisme, tentang simbol palu arit.

Ya, ayah kandung dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati, Sukmawati dan Rachmawati, memang bung piawai berpidato soal tauhid di hadapan orang-orang yang tidak beragama. Yang meragukan keesaan Tuhan.

(S. Ginting - senior jurnalis harian Republika)
#bungkarnobapakmarhaenisme

#Jasmerah
#SayNoToCommunist
#SayNoToRacism
#SayNoToRadicalism

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1410167545695089&id=100001055725625

Sabtu, 14 Januari 2017

MASYARAKAT DAYAK TOLAK KEDATANGAN SEKJEN MUI TENGKU ZULKARNAiN

Image may contain: one or more people
Wakil Sekjen MUI, Tengku Zulkarnain kembali ke tempat duduknya di pesawat yang ditumpangi, setelah mendapati belasan masyarakat suku Dayak menghadang di mulut pintu pesawat. Viva.co.id melaporkan, petinggi MUI itu sedianya berkunjung ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Tengku Zulkarnain terkenal lewat komentarnya bahwa dalam hukum Islam, penista agama seperti Ahok harus dibunuh, digantung, dipotong kaki dan tangannya atau diusir dari Indonesia.
Wasekjen MUI ini juga banyak dikecam karena cuitannya yang berisikan komentar rasis dan bernadakan Islam fundamentalis. Menurut Viva, masyarakat Dayak Kabupaten Sintang yang mayoritas pemuda, mereka geram atas pernyataan Tengku yang pernah mengatakan bahwa warga suku Dayak kafir dan tidak pantas masuk Surga. Bahkan lebih buruk dari binatang.
Para pemuda Dayak menegaskan, warga Dayak Kabupaten Sintang tidak membenci MUI, namun lebih kepada oknum, dalam hal ini Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain yang telah menghina suku Dayak.
Sementara itu berdasarkan ciutan akun twitter @borneo_w , Tengku Zulkarnain datang bersama seorang pengurus FPI dan GNPF. Mereka hendak menghadiri acara yang disebut masyarakat Dayak sebagai acara penuh provokasi umat dengan kedok Tabligh Akbar. Tujuan Tengku Zulkarnain juga ingin mendirikan GNPF-MUI untuk Kalimantan Barat.
Dalam ciutannya @borneo_w , menuduh GNPF yang dikomandoi oleh Bachtiar Nasir terlacak memberikan bantuan dana untuk pasukan teroris di Suriah. Jadi katanya akun itu, ada kaitan yang nyata antara GNPF dan jaringan terorisme internasional hingga apabila GNPF dibiarkan di Kalimantan Barat, sama artinya, membiarkan jaringan terorisme masuk Kalimantan.
Atas penolakan ini, menurut Viva co.id Tengku berserta rombongan akhirnya tidak jadi turun dari pesawat dan langsung meninggalkan Sintang menggunakan pesawat Garuda Indonesia menuju Pontianak. Selama aksi penolakan berlangsung, tidak terjadi aksi kekerasan.
Sumber :
http://nasional.news.viva.co.id/…/869797-mui-benarkan-wasek…
http://www.gerilyapolitik.com/ngeri-ustad-provokator-tengk…/
https://m.facebook.com/story.php…

Kamis, 12 Januari 2017

OPERASI SENYAP JOKOWI

Sejak lama Jokowi paham bahwa ia akan banyak digoyang, terutama ketika ia harus memberantas banyak mafia yang sudah puluhan tahun berkuasa..

Dan ada satu waktu ia harus menghadapi gejolak besar yg memanfaatkan umat Islam untuk berhadapan dengannya. Karena itu ia harus mengambil langkah2 penting dalam keputusan strategisnya..

Pertama, angkat Tito Karnavian sebagai Kapolri. Tito ini sangat strategis karena ia sangat paham gerakan Islam radikal global dan lokal. Track record Tito sejak awal memang spesialisasinya disana..

Ketika saat Jokowi digoyang dengan masuk melalui pintu penistaan agama oleh Ahok, maka kita bisa melihat betapa strategisnya peran pak Tito. Jika bukan beliau Kapolrinya, entah gimana situasi sekarang..

Kedua, bungkam aktor2 dibelakang layarnya. Cara membungkam aktor itu bukan dengan main tangkap dan penjarakan, karena itu akan memunculkan kediktatoran baru. Tapi cukup panggil mereka dan shock therapy dengan tuduhan makar.

Lihat kan sekarang, sudah pada bungkam ? Mulai dari Rachmawati sampai Ahmad Dhani sudah tidak lagi berani berkoar. Mereka tiarap semua. Perhatikan juga, kemana sekarang Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang dulu sempat berkibar ?

Ketiga dan ini yang paling penting, bunuh karakter para tokoh penggerak yang mengatas-namakan Islam. Pembunuhan karakter ini ada berbagai cara :

Satu, melalui persidangan Ahok. Dimana akhirnya persidangan itu membuka kedok bahwa mereka yang mewakili saksi itu ternyata bukan orang pintar.

Dan perlahan2 masyarakat yg kemarin terprovokasi mulai sadar bahwa mereka memihak orang yang salah. Jokowi memisahkan antara provokatornya dan masyarakat yang terprovokasi..

Kedua, laporkan mereka. Kesalahan terbesar para penggerak aksi berbaju ulama itu adalah mereka masuk perangkap strategi pemerintah. Pemerintah seakan terlihat tak berdaya dan membiarkan mereka. Dengan begitu mereka - seperti balon yang ditiup - akan membesar.

Seperti balon, jika mereka dipaksa diledakkan tentu efeknya adalah kerugian. Makanya, mereka tidak ditangkap karena jika ditangkap bukan dengan cara dan waktu yang tepat, tentu mereka akan menjadi pahlawan.

Caranya, kempeskan pelan2. Habib Rizieq yang tadinya bermimpi jadi Imam besar, sekarang panik menghadapi banyak laporan mulai penistaan Pancasila, ceramah agama, lambang di mata uang dan laporan masyarakat Sunda yg merasa terhina.

Tanpa disadari musuhnya, Jokowi membelah satu persatu kekuatan besar itu menjadi kepingan kecil yang tak berguna. Masih ingat tragedi Koalisi Merah Putih yang sekarang tanpa nama ?

Pola perang Jokowi ini seperti sudah menjadi ciri khasnya. Sama seperti ia memindahkan PKL di Solo dgn tenang. Sama seperti ketika ia menyelesaikan kisruh KPK vs Polri jilid 2.

Sama seperti ketika ia memisahkan Rizal chalid dan menyingkirkan SetNov dari kursi ketua DPR lalu mengakuisisi Golkar dan menjadikan partai yang dulu musuh besarnya itu menjadi bagian dari koalisinya.

Jokowi tipikal pembunuh senyap. Ia membiarkan orang meremehkannya, padahal disitulah sebenarnya kekuatannya.

Jika ia seorang ninja, ia tidak membunuh dengan samurai, tetapi dengan racun yang disiapkan. Ia bersahabat dengan mereka, membiarkan mereka mentertawakannya, dan tanpa sadar musuhnya mati dengan penuh kebahagiaan karena mengira sudah berhasil mengalahkannya..

Dia orang Solo, itu yang banyak orang lupakan. Ia ramah ketika orang baik padanya, dan ia tetap ramah ketika orang jahat padanya. Jokowi adalah gabungan dari visi Soekarno dan kecerdikan Soeharto dalam memerintah..

Dalam bidak catur, ia bukan raja. Karena ia tahu, raja hanya bisa berjalan selangkah, berat dengan kedudukannya. Ia menempatkan diri sebagai kuda, karena kuda mampu bergerak tanpa ada yang menghalangi jalannya. Kuda juga dianggap bukan bidak yang terkuat, karena itu ia tidak pernah menjadi ancaman nyata.

Itulah kenapa setiap main catur, pasti yang pertama kali saya incar adalah sepasang kuda. Gabungan mereka berdua itu sungguh mengerikan..

Sekarang kuda Jokowi sudah melangkah maju ke pertahanan lawan. Dan raja gendut, gempal, besar dan lamban itu sedang gemetar ketakutan karena posisinya sedang diincar..

Itulah awal dari kata, "Sampai lebaran kuda !!"

Semoga sejarah kata lebaran kuda ini bisa dimuat di Wikipedia atau situs "Did you know ?"

Saya itu bingung, entah mau seruput atau mau ketawa....

#SayNoToRacism
#SayNoToRadicalism
#SayNoToTerrorism

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1326564444073087&id=961333513929517

Selasa, 10 Januari 2017

KONSERVATISME POLITIK ANTI JOKOWI


Akhir-akhir ini, landscape dan dinamika politik di tanah air, terutama di jagad maya sangat diwarnai oleh berbagai bentuk hujatan, ujaran kebencian (hate speech), kabar bohong (hoax) dan fitnah kepada pemerintah. Dinamika ini makin kencang seiring dengan kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang diramaikan oleh tuduhan kasus penistaan agama atas calon petahana Basuki T. Purnama (Ahok) yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51. 

Dalam perspektif politik, cara-cara seperti itu tidak memiliki subtansi yang mencerdaskan, tapi lebih mengarah pada bentuk konservatisme politik yang cenderung menghambat kemajuan bangsa. Sikap politik demikian tidak akan mendewasakan kehidupan politik, tapi hanya akan melahirkan kemunduran dalam berdemokrasi. 

Konservatisme menurut The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thoughts (2007) adalah pandangan sosial dan politik yang mewujudkan sebuah kehendak untuk mempertahankan hal-hal yang telah ada, baik dalam persoalan masyarakat, ide pemerintahan ataupun praktek politik.  Dengan demikian secara umum politik konservatif mendukung sesuatu dianggap telah mapan. Pendukung politik konservatif umumnya puas dengan status quo dalam pemerintahan dan menolak prinsip-prinsip liberalisme dan demokrasi serta ide-ide progresif tentang masyarakat yang selalu berubah.

Marcus Mietzner, pakar politik Indonesia dari Australia, dalam tulisannya ““Stagnasi Demokratik Indonesia: Elit Konservatif vs Masyarakat Sipil” (2014), melihat bahwa faksi konservatif di kalangan elit sedang berusaha keras untuk menghentikan proses reformasi demokrasi. Elemen konservatif berusaha mendapatkan kembali keistimewaan-keistimewaan yang pernah mereka miliki pada masa lalu, ketimbang bergandengan tangan dengan masyarakat mendukung demokrasi. 

Para elit ini tidak hanya  muncul dalam sosok aparat negara, militer, pengusaha, operator politik dan kekuatan yang pernah berjaya di zaman Orde Baru Soeharto, tapi juga pada sosok petinggi-petinggi partai politik yang lahir pasca runtuhnya pemerintahan otoritarian, birokrat di pemerintahan dan para pemuka organisasi keagamaan arus utama dan militan.

Bagian penting dari pendapat Marcus Mietzner ini adalah kaitan oligarki politik dengan para pemuka organisasi keagamaan arus utama dan militan.  Kombinasi keduanya menjelaskan kemunculan gerakan Islam militan yang masif belakangan ini.  Namun relasi antara elit politik oligarkis dan gerakan Islam militan yang bergerak di luar sistem politik formal, tidak lagi menjadi alat politik oligarki lama semata, tapi sudah memberikan kepemimpinan politik dalam wacana dan mobilisasi massa dalam parlemen jalanan. 

Para oligarki lama yang dulu tampak sebagai “bos” itu kini harus mempertimbangkan para pimpinan Islam politik yang bergerak di luar politik formal sebagai mitra politik strategis.  Pada titik inilah kesimpulan Marcus menjadi penting, telah terjadi semacam simbiosis antara oligarki politik dengan organisasi keagamaan arus utama dan militan. 

Jejak Konservatisme Politik

Jejak konservatisme politik yang sistematis, teroganisir dan masif  antara oligarki politik dengan kelompok ormas keagamaan radikal dan politis mulai tampak bentuknya yang nyata selama pertarungan Pilpres Juli 2014. Namun bentuk awal konservatifisme itu sudah mulai muncul dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, ketika pasangan Fauzi Bowo-Nara atau “Foke-Nara” melawan pasangan Jokowi-Ahok.  Wacana SARA dimunculkan kepada Jokowi dan Ahok yang Cina dan non-muslim. Namun skalanya  masih dalam konteks Pilkada di Jakarta, belum nasional.

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, isu SARA muncul ketika MUI dan  berbagai ormas Islam, PKS, PPP dan PBB menyatakan penolakan atas cagub yang tidak seakidah dan seiman.  Serangan ini ditujukan pada pasangan Jokowi-Ahok, dimana Ahok adalah penganut nasrani.  FPI DKI Jakarta mengeluarkan Maklumat yang menyatakan bahwa  Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Al-Ijma' yang melarang umat Islam untuk menjadikan orang di luar Islam sebagai pemimpin. FPI menyatakan akan mendukung pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta periode 2012-2017 yang beraqidah Islam.  Meskipun tidak menyebut nama, jelas seruan FPI ditujukan pada Foke.

Pilkada DKI Jakarta 2012 menjadi penanda awal bahwa konservatifisme politik yang menyeret isu SARA telah menjadi wacana pertarungan politik di antara para elit di Indonesia.  Akselerasi isu SARA dan bahaya komunis/PKI menjadi semakin brutal dan terbuka dalam pertarungan Pilpres 2014. Menurut Politicawave, situs yang menjaring percakapan di media sosial, pasangan Jokowi-JK lebih banyak menjadi sasaran kampanye hitam dengan persentase 94,9 % dan 5,1 % kampanye negatif.  Sementara kampanye hitam bagi pasangan Prabowo-Hatta lebih sedikit yaitu 13,5%, sementara kampanye negatifnya mencapai 86,5% (http://www.bbc.co.uk/2014/07).

Serangan paling utama pada Jokowi bukanlah pada program-program selama menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur Jakarta. Dalam ruang pertarungan program, Jokowi sulit dikalahkan karena hampir semua program yang ditawarkan sebagain besar pernah dipraktekan dan mendapatkan respon positif dari publik. 

Pengalaman Jokowi sebagai pejabat publik membuatnya dapat menjawab tawaran program beserta langkah-langkah implementatifnya di lapangan.  Sementara Prabowo meskipun mengeluarkan jargon-jargon populis dianggap kurang punya pengalaman dalam implementasi program dan kebijakan karena belum pernah menjadi pejabat publik.

Karena dalam ruang “programatik” Jokowi lebih unggul, serangan ke arah Jokowi diarahkan ke isu bahaya komunis dan PKI dan sentimen SARA.  Operator-operator  politik “cyber army” di media sosial dan tabloid Obor Rakyat mulai memasuki arena paling brutal dan berbahaya, yaitu perang kotor dengan menyasar pada penghancuran sosok personal Jokowi dan rentan di provokasi menjadi konflik horizontal. Pondasi wacana perang kotor ini dilakukan dengan memproduksi dan menyebarkan wacana utama meliputi: (1) histeria bahaya komunis atau PKI; (2) sentimen anti-Cina; dan  (3) sentimen anti-Islam.

Propaganda Hitam

Motor utama propaganda sistematis ini dilakukan di media sosial, situs-situs Islam radikal dan paling utama adalah melalui tabloid Obor Rakyat yang di duga dicetak jutaan eksemplar.  Obor Rakyat merupakan bentuk “propaganda hitam” yang serius, terorganisir dan berbiaya besar dengan menggunakan format jurnalistik berupa tabloid 16 halaman yang distribusikan gratis ke masjid-masjid dan pesantren-pesantren mayoritas di Jawa.

Pada edisi pertama, 5-11 Mei 2014, termuat laporan utama berjudul “Capres Boneka”, dengan gambar Jokowi sedang mencium tangan Megawati di halaman muka.  Pada edisi itu juga hadir beragam artikel, dengan judul-judul yang provokatif dan mendorong kebencian terhadap umat Kristen. Sebut saja, judul “184 Caleg Non Muslim PDIP untuk Kursi DPR” dan “Ibu-ibu, Belum Jadi Presiden Udah Bohongin Rakyat.”  Edisi kedua terbit di awal Juni 2014 dengan halaman depan menampilkan laporan utama berjudul:  “1001 Topeng Jokowi”.   

Di dalamnya juga bertebaran rangkaian artikel yang memojokkan Jokowi, PDIP, umat Kristen dan kaum Tionghoa, dengan judul-judul antara lain: “PDIP Partai Salib”, “Jejak Hitam di Era Mega” dan “Pria Berdarah Tionghoa Itu Kini Capres”. Pada edisi ketiga yang terbit 16 Juni 2014 mengambil tema yang tidak kalah ngeri, “Periksa! DNA Jokowi, Iriana, dan Si Sulung”.  Obor Rakyat jelas berusaha mengarahkan pembaca kalangan pesantren dan masjid untuk menolak Jokowi, bukan karena kualitasnya tapi karena tuduhan bahwa Jokowi adalah bagian dari konspirasi “Kristen-Cina” untuk menghancurkan Islam.

Selama Pilpres upaya adu domba dengan mengatasnamakan agama antara Jokowi dengan umat Islam juga marak.  Isu ini berawal dari fitnah bahwa Jokowi adalah orang Kristen dan didukung oleh orang Kristen untuk melakukan kristenisasi.  Fitnah ini beredar melalui media sosial dan media online kaum “kanan radikal.”  Namun isu kristenisasi ini gagal total memprovokasi konflik horisontal karena keterlibatan ormas Islam moderat yang mendukung Jokowi dan tokoh-tokoh Islam untuk menentang kampanye kotor tersebut.

Bahkan perdebatan ide “Revolusi Mental” Jokowi yang bermula dari artikel Jokowi di sebuah koran nasional, tidak dilawan dengan konsep tandingan atau kritik yang konseptual, namun dimasukan dalam propaganda hitam “bahaya komunis”. Isu ini cepat digoreng di berbagai media sosial dan situs “anti Jokowi” dengan mengatakan istilah “Revolusi Mental” pertama kali dipopulerkan oleh Bapak Sosialis-Komunis Dunia, Karl Marx.  Istilah “Revolusi Mental” juga dihubungkan dengan Partai Komunis Cina (PKC) dan pimpinan PKI, DN Aidit.

Kini, dengan makin kuatnya posisi politik Presiden Jokowi baik di pemerintahan, partai politik dan DPR membuat oposisi menjadi tidak menggigit dan lemah. Karena itu “memaksakan” konsesi politik melalui “politik formal” di parlemen dan pemerintahan yang makin kuat, sulit dilakukan.  Soliditas pemerintahan Jokowi secara politik serta kepuasan publik yang makin meningkat, membuat lawan-lawan politik Jokowi kembali menciptakan amunisi serangan baru melalui isu tradisionil dan kampanye hitam ala Obor Rakyat yang menemukan momentum ketika Ahok dijadikan tersangka dalam kasus penistaan agama. ***

----------------
Penulis : Eko Sulistyo
Penulis adalah Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden.

Sumber: Media Indonesia, 10/1/2017.

Mobilisasi Kebencian Salman Taseer

Mobilisasi Kebencian: Salman Taseer adalah bekas gubenur propinsi Punjab di Pakistan. Dia diangkat menjadi gubernur tahun 2008. Dia dibunuh tahun 2011. Penyebabnya adalah karena dia menentang hukum penistaan agama yang amat keras di Pakistan. Penentangan itu dia ucapkan dalam satu talk-show di TV lokal.

Kasus penistaan agama ini bermula dari hal yang sangat sehari-hari. Adalah sekelompok perempuan desa sedang memanen bersama. Salah satu dari perempuan itu adalah Aasiya Noreen atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Asia Bibi. Kebetulan pula, perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani dan suaminya buruh pembuat batu bata ini, beragama Kristen (Katolik). Sebagaimana umumnya kaum Kristen di Pakistan dan Asia Selatan, mereka berasal dari kelas dan kasta terendah.

Kejadiannya berawal dari sesuatu yang sangat sepele. Bibi minum dari gelas yang sama dengan perempuan-perempuan lain yang Muslim. Terjadilah percekcokan karena mereka yang Muslim menganggap Bibi yang bukan Muslim itu kotor, sehingga tidak boleh minum dari gelas yang sama dengan mereka. Hingga disinilah muncul percekcokan, dan itu berubah menjadi soal agama. Dalam adu mulut Bibi dituduh mengatakan sesuatu yang menghina Nabi. Otomatis, ini adalah soal penghinaan dan penistaan  agama. Di Pakistan, hal yang demikian ini juga berarti surat kematian yang sudah ditandatangani.

Kasus ini memancing kemarahan yang meluas di masyarakat Pakistan. Provokasi terjadi dimana-mana. Mereka yang merasa saleh merasa terhina kesalehannya. Mereka yang taat pada Tuhan, yang sesungguhnya menganjurkan untuk tidak boleh membunuh, justru merasa perlu untuk membunuh. Demi membela Tuhan!

Bibi pun diadili. Seperti kehendak masyarakat luas, pengadilan pun menghukum mati dirinya karena melakukan penistaan terhadap agama.

Kekerasan pun meledak dimana-mana. Seorang menteri untuk urusan minoritas yang kebetulah beragama Kristen, Shahbaz Bhatti, dibunuh. Demikian juga Salman Taseer. Gubernur Punjab ini mengajukan petisi agar Asia Bibi dibebaskan.

Taseer dibunuh ketika dalam perjalanan keluar makan siang bersama temannya. Pembunuhnya adalah pengawalnya sendiri, Malik Mumtaz Qadri, yang menghujani dia dengan 27 kali tembakan memakai AK-47.

Proses pengadilan Malik Mumtaz Qadri pun berbelit. Dia lama tidak ditahan. Namun akhirnya pengadian memutuskan dia dihukum mati. Pada tanggal 29 Pebruari kemarin, Malik Mumtaz Qadri akhirnya menjalani hukuman mati.

Reaksi publik Pakistan sangat mengejutkan. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk mengiringi pemakaman Malik Mumtaz Qadri.

Aatish Taseer, putra salman Taseer, kemudian menulis sebuah esei di New York Times tentang pemakaman pembunuh ayahnya itu. Ini adalah salah satu prosesi kematian paling besar di Pakistan setelah Benazir Bhutto dan si Bapak Pakistan, Muhammad Ali Jinah.

Sekaligus ini mungkin adalah prosesi kematian terbesar untuk seorang pembunuh. Orang-orang ini, demikian keluh Aatish Taseer, "terdorong bukan oleh cinta mereka kepada yang mati namun kebencian mereka kepada yang dibunuh."

Disini kita melihat sebuah kasus dimana negara berusaha tegak dengan akal sehatnya, yakni menghukum mati dia yang membunuh. Namun, sebagina masyarakat Pakistan memiliki kehendak lain. Untuk mereka, hukum haruslah mendukung kebencian mereka. Inilah yang mereka pertunjukkan dengan mobilisasi kebencian besar-besaran.

Haruskah kita bersyukur bahwa hal seperti ini tidak terjadi di Indonesia? Hei, siapa bilang tidak terjadi? Seperti di Pakistan, di sini pun kita melihat para politisi -- termasuk politisi yang berjubah agamawan -- sibuk memobilisasi kebencian. Kita terluka ketika kita diberitahu oleh para politisi itu bahwa agama kita dinistakan. Kita marah dan menumpahkan amarah itu menjadi kebencian yang teramat sangat.

Namun kita lupa bahwa ada yang berpesta pora dengan kemarahan dan kebencian kita itu!

http://www.nytimes.com/2016/03/13/opinion/sunday/my-fathers-killers-funeral.html?action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=opinion-c-col-right-region&region=opinion-c-col-right-region&WT.nav=opinion-c-col-right-region

Tulisan ini telah diposting sebelumnya pada 12 Maret 2016. Dimuat kembali dengan editing seperlunya untuk menyesuaikan dengan konteks kekinian.

Photo: Reuters