Jumat, 28 Juli 2017

Kenapa Presidensial Threshold 20 persen ?

TIDAK MUDAH BERPIKIR SEPERTI JOKOWI..

Awalnya saya juga heran, kenapa kok Jokowi mendukung Presidensial Threshold 20 persen ?

Presidensial Threshold ( PT ) adalah ambang batas pemilihan capres. Dengan PT 20 persen itu, berarti mewajibkan syarat dukungan 20 persen kursi supaya bisa memilih Capres.

Nah dengan adanya PT ini, maka tidak ada partai yang bisa memilih sendiri capres-nya. Mereka harus berkoalisi dengan partai lain.

Inilah yang ditentang partai2 kelas bantam dan kelas bulu yang terus mendesakkan bahwa PT 0 persen.

Kalau PT 0 persen, maka partai manapun bisa mencalonkan capres. Kalau itu terjadi, kita bisa melihat di pilpres 2019 capresnya beragam. Mulai Rhoma Irama, Tukul, Mamah Dedeh bahkan sampe Jonru Ginting bisa jadi capres asal ada partai yang dukung.

Demokrat nafsu banget supaya PT 0 persen. Kenapa ? Ya, apalagi alasannya supaya Agus anak tersayang keluarga bisa ikut nyapres. Uang ada, partai ada, apalagi yang kurang ?

Sayangnya, DPR akhirnya memutuskan bahwa PT harus 20 persen. Maka sibuklah partai-partai saling merapat supaya bisa memenuhi ketentuan. Dan kita melihat pak "lebaran kuda" akhirnya dengan malu-malu merapat ke pak "penunggang kuda". Mungkin karena sama-sama hobi kuda..

Kembali ke pertanyaan pertama, kenapa Jokowi kok mendukung PT 20 persen ?

Sebenarnya dari hitungan beberapa teman, jika PT 0 persen, maka Jokowi lebih bisa memenangkan pertarungan. Kok begitu ? Ya, karena sementara ini suara untuk Jokowi solid sedangkan tokoh lain masih mencair.

Dengan PT 0 persen, maka suara pemilih akan terbagi kemana-mana dan - mungkin - setiap capres tidak akan mendapat lebih dari 30 persen suara saat pilpres nanti. Nah yang suara pemilihnya tertinggi jelas Jokowi.

Dalam artian jika akhirnya PT 0 persen, maka yang diuntungkan adalah Jokowi.

Lalu kenapa Jokowi tidak memanfaatkan situasi itu dengan mendukung PT 0 persen ?

Ternyata jawabannya, supaya tidak terjadi dua putaran pemilu. Jokowi berusaha menghindari pemilu dua putaran karena ongkosnya sangat mahal.

Sebagai perbandingan saja, pilpres 2014 kemarin sudah menghabiskan dana hampir 8 trilyun rupiah. Putaran pertama 4 trilyun rupiah, dan putaran kedua disiapkan dana 3,9 trilyun rupiah.

Sayang kan dana itu dipake buat pesta demokrasi disaat kita membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur ?

Dengan PT 20 persen, diperkirakan hanya ada dua capres yang bertarung dan Jokowi salah satunya. Jika hanya dua capres saja, maka tidak perlu lagi ada putaran kedua. Kita save dana 3,9 trilyun rupiah..

Tidak egois, itulah yang akhirnya terbersit dalam pikiran. Jokowi memikirkan banyak sisi termasuk bagaimana menyelamatkan uang negara dan pembangunan. Sedangkan yang lain masih hanya memikirkan bagaimana supaya menang..

Tidak mudah berfikiran seperti itu ketika ada peluang.

Seperti tidak mudahnya menyingirkan secangkir kopi dalam pikiran, walaupun dokter sudah melarang..

Seruput....
By Denny Siregar

Dana Haji.

Kalau anda ingin pergi haji maka anda harus setor terlebih dahulu sampai dapat kesempatan pergi haji. Waktu tunggu pergi haji itu bisa tahunan. Selama menanti keberangkatan, dana yang anda setor itu disimpan oleh pemerintah pada tiga instrumen keuangan. Ketiga intrumen itu adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito Berjangka. Mengapa ditempatkan pada tiga instrument itu? Karena ketiganya aman dan sangat likuid. Tidak ada resiko. Jadi kapan saja diperlukan untuk pembayaran biaya perjalanan haji bisa segera di gunakan. Dari ketiga instrument itu menghasilkan pendapatan investasi. Pendapatan ini menjadi dana abadi, yang digunakan untuk biaya sosial dan pendidikan umat.

Saat sekarang jumlah dana haji mencapai lebih Rp. 100 triliun pada tahun ini. Karena setiap tahun waiting list terus bertambah sehingga semakin banyak uang mengendap. Selama itupula dana haji hanya berputar di tiga instrument itu dengan jangka waktu pendek. Tidak ada dampak yang bisa dirasakan langsung kepada kemaslahatan umat atas uang yang berputar tersebut kecuali manfaat tidak langsung memperkuat posisi fiskal negara dalam bentuk serapan SUN dan SBSN. Juga memperkuat likuidtas perbankan. Anda tidak tahu untuk apa serapan ketiga intrument itu. Yang jelas penggunaannya bisa apa saja.

Berkaca dengan suksesnya malaysia mengelola dana haji maka pemerintah ingin meniru malaysia. Bagaimana cara malaysia mengelola dana haji tersebut ? Dana haji itu dikelola oleh sebuah BUMN yang bergerak dalam bisnis porfollio atau direct investmen sektor yang tingkat resikonya sangat rendah. Seperti contoh bangun jalan Toll, PDAM. Atau masuk kesektor yang berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat petani seperti perkebunan  dan Industri pengolahan hasil perkebunan. Sampai sekarang dana haji malaysia telah melahirkan puluhan anak perusahaan yang tersebar di sektor keuangan dan bank, sektor jasa, sektor kelautan, property.

Bagaimana bila saatnya diperlukan untuk membiayai perjalanan haji? tidak perlu kawatir. BUMN Tabungan Haji Malasyia adalah fund managert yang bekerja secara modern yang sehingga likuiditasnya terjamin.  Karena mereka punya sendiri Bank dan Asset management company yang bertindak sebagai agent likuditas walau dana masih tertanam di berbagai sektor usaha. Apa yang terjadi ? Dana haji yang tadinya mengedap disektor moneter menghasil rente yang minimal, bisa dimanfaatkan untuk hal hal yang memberi multiplier effect bagi perekonomian  seperti membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan industri domestik, dan pada akhirnya hasilnya dikembalikan kepada jamaah haji dalam bentuk amal jariah pembangunan sarana sosial dan pendidikan  bagi mereka yang tidak mampu.

Usulan Jokowi.
Mengapa Jokowi ingin agar dana Haji tidak ditempatkan secara tidak langsung melalui tiga istrument pasar uang?  Karena skema penempatan dana yang jumlah besar dan pasive itu cenderung korup.

Bukan rahasia lagi bila semua banker melobi Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar dapat alokasi penempatan dana haji. Mengapa ? karena skema syariah memang tidak ada resiko bagi bank, dan tidak perlu bayar asuransi tabungan. Maklum bagi hasil. Andaikan Rp  50 Triliun dana haji ditempatkan di Perbankan maka 1% saja fee untuk pejabat aBadan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maka itu nilainya sudah Rp. 500 miliar setahun. itu fee minimal yang bisa direstruktur skemanya oleh pejabat bank sehingga tidak terlacak.

Mengapa begitu besar restriksi dari anggota DPR dan juga ormas serta partai Islam atas wacana jokowi untuk menggunakan dana haji seperti di Malaysia ? Maklum bahwa dana haji ini cara korup yang efektif tanpa tersentuh hukum dan lagi dana ini bukan milik negara. Jadi sepanjang uang publik tidak dirugikan walau dikelola dengan cara korup tidak akan berurusan dengan KPK. Dan lagi semua tahu bahwa anggota BPPKH adalah terdiri dari pemerintah ( kementrian agama) dan tokoh ormas dan juga mereka yang terafiliasi dengan partai.

Dengan ditempatkan dana haji ini kesektor yang produktif dengan skema yang tetap menjamin likuiditas maka pengelolaan dana lebih transfarance, apalagi dikelola oleh BUMN yang memungkinkan KPK dan BPK bisa terlibat mengawasi dan juga petugas pajak akan mengawasi ketat, termasuk publik.

Haji adalah ibadah penyempurnaan lima rukun islam. Dan kalau dana haji dikelola secara amanah dan berdampak langsung kepada kepentingan umat islam maka secara tidak langsung kemandirian umat islam akan terjadi meluas tanpa harus tergantung kepada pemerintah. Apalagi dana haji itu jumlahnya gigantik, bahkan 100 kali dari nilai dana haji malaysia. Dan manfaat terakhir bahwa dari keuntungan pengelolaa dana haji itu bisa menekan ongkos perjalanan haji.

Jadi wacana dana haji untuk insfrastruktur dari jokowi tak lebih hanya sinyal bahwa seharusnya dana haji dikelola secara transparan dan maksimal untuk kepentingan umat.***
.
.
Erijeli Bandaro

Kamis, 27 Juli 2017

Tahukah Anda kenapa Suriah hancur? 


================================

Karena Presiden Suriah Bashar Assad menolak proyek pompa gas menuju Qatar, Arab Saudi, Yordania dan Turki yang dapat disedot oleh Eropa secara langsung. Arab Saudi dan Turki adalah kroni Amerika yang pro Israel. Negara-negara itulah yang kemudian menciptakan kekacauan, pemberontakan, terorisme dan instabilitas politik di Suriah dengan isu SARA melalui kucuran dana, senjata, buku agama, fatwa, ulama dan ideologi Wahabi radikalnya.

Amerika berkepentingan untuk menjatuhkan Suriah yang pro Iran dan pro Rusia serta menguasai sumber daya minyaknya. Amerika juga berkepentingan untuk melemahkan Suriah yang konsisten menjadi ancaman sekutunya yaitu Israel di kawasan Teluk. Bersama Arab Saudi, Turki dan berbagai media mainstream internasional mereka melancarkan propaganda dan penyesatan opini publik yang mengaitkan isu ini sebagai perang sektarian antara Sunni dan Syiah.

Akhirnya ribuan mujahid Wahabi dari seluruh dunia berkumpul di Suriah dan mengakibatkan Perang Saudara yang meluluhlantakkan Suriah, negara demokratis dan pluralis yang sebelumnya secara ekonomi dan politik termasuk paling mapan di kawasan Timur Tengah selama beberapa dekade. Inilah yang disebut sebagai strategi Proxy War (Perang Boneka) yang mungkin juga sedang dijalankan di Indonesia saat ini.

Ada video rekaman saat Hillary Clinton mengucapkan “mari kita manfaatkan Wahabi” di sidang parlemen Amerika. (ada kemungkinan Hillary kalah dalam Pilpres Amerika karena email pribadi dia diretas oleh Rusia yang pro Asaad dan disebarkan ke seluruh amerika bahwa Hillary menerima kucuran dana dari Arab ke yayasan Clinton yang mengindikasikan keterlibatannya dalam pembentukan teroris ISIS). Banyak juga bukti keterlibatan Arab Saudi, Turki dan Amerika dalam perang Suriah ini. Ratusan mujahid Indonesia juga berangkat ke Suriah karena isu perang Sunni-Syiah yang dihembuskan oleh fatwa dan ideologi Wahabi yang disponsori oleh Turki dan Arab Saudi yang merupakan kroni Amerika dalam “perang minyak yang mengatasnamakan agama” ini.

Dari Suriah mari kita berkaca pada kejadian sejarah di Indonesia. Pada Agustus 1959 Direktur Freeport Sulphur Forbes Wilson bertemu dengan Jan van Gruisen, managing director dari East Borneo Company yang menceritakan bahwa dirinya baru saja  menemukan sebuah gunung emas di Papua. Freeport pun memutuskan untuk meneken kontrak eksplorasi dengan East Borneo Company pada 1 Februari 1960.

Tapi perjanjian kerja sama antara East Borneo Company dan Freeport menjadi mentah karena Pemerintahan AS yang saat itu dikuasai John F Kennedy (JFK) justru membela Indonesia, dan mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan kepada Belanda jika tetap ngotot mempertahankan Irian Barat. Tapi kemudian Kennedy mati ditembak pada 22 November 1963.

Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak pertambangan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Amerika sebagai salah satu dari investor pertambangan terbesar di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini. Selama beberapa dekade, CIA telah terlibat dalam berbagai upaya untuk membunuh dan menjatuhkan Sukarno. Sudarto Danusubroto, pengawal pribadi dan ajudan Sukarno mengatakan ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno dan hal ini dibenarkan oleh eks Wakil Komandan Tjakrabirawa, Kolonel Maulwi Saelan. Usaha kudeta pertama pada tahun 1958 gagal mengguncangkan pemerintahan Sukarno. Tetapi pada tahun 1965, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan Sukarno.

Peran penting Suharto menempatkannya di kursi kepresidenan pada tahun 1967. Pada tahun 1998, Pemerintah Amerika mengklasifikasikan sejumlah dokumen yang menggambarkan berbagai operasi rahasia CIA di Indonesia. Kesuksesan dari strategi CIA di Indonesia digunakan lagi untuk menggulingkan Presiden Cile, Salvador Allende melalui kudeta tentara pimpinan Jendral Agusto Pinochet dengan nama sandi " Jakarta Operation."

Pasca Suharto berkuasa perjanjian komposisi saham PT. Freeport Indonesia adalah 81,28% dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (AS), 9,36% milik Pemerintah Indonesia dan 9,36% dimiliki oleh PT. Indocopper Investama milik Bob Hassan, kroni Soeharto (namun kini dikuasai Bakrie, jadi jangan heran jika TV One milik Bakrie dulu selalu anti Jokowi). Sejak pertama penambangan sampai saat ini, PT. Freeport konon sudah menghasilkan sebanyak 724,7 juta ton emas (angka ini mungkin bisa ditelusuri lagi kebenarannya, yang jelas ada banyak sekali) dari bumi Indonesia yang hasilnya sebagian besar dikuasai oleh Amerika dan pejabat korup Indonesia.

Semenjak Jokowi berkuasa, para pejabat korup dan Amerika kalang kabut karena kenikmatan dan pundi-pundi uang mereka makin terancam. Selama ini semua negosiasi berhasil dimenangkan oleh Freeport. Presiden sebelumnya tidak ada yang berani menaikkan bergaining apalagi mengubah dari Kontrak Karya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kali ini, dengan sikap Jokowi yang berani dan koepig (keras kepala) Freeport tak berdaya dan akan memberikan divestasi saham 51 persen kepada pemerintah. Akhirnya Freeport kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Amerika tentu tidak tinggal diam dengan kerugiannya yang luar biasa ini. Pokoknya Jokowi harus hancur dan hal ini bisa dilakukan melalui rekayasa isu SARA untuk menggoncang pemerintahan sebagaimana yang selama ini telah menghasilkan banyak kesuksesan di Timur Tengah dalam “perang perebutan ladang minyak”nya. Dan Amerika punya sekutu yang sangat menguntungkan yaitu Arab Saudi dan Turki yang memiliki jaringan dana, fatwa dan ulama untuk mengimport ideologi wahabi radikal ke negeri ini yang akan menciptakan konflik dan instabilitas dalam negeri.

Menjatuhkan Ahok melalui isu SARA adalah langkah awal untuk bisa menjatuhkan Jokowi dan kemudian menguasai Indonesia. Setelah isu Syiah gagal diterapkan kini mereka ganti menghembuskan isu anti Cina dan anti PKI persis seperti strategi dan propaganda CIA tahun 1965 lalu dengan aktor politik Suharto dengan TNInya.

Ikhwanul muslimin (di Indonesia menjadi PKS) dan Hizbut Tahrir (di Indonesia menjadi HTI) adalah kelompok-kelompok yang turut memprovokasi kehancuran Suriah melalui demo dan isu SARA yang mereka hembuskan. Jadi jangan heran jika huru hara politik di negeri ini juga melibatkan kelompok yang sama. Saat Indonesia terpecah karena perang saudara atas dasar SARA maka saat itulah kekuatan asing akan masuk dan leluasa menguasai sumber-sumber daya alam Indonesia yang kaya raya ini.

Orang bodoh akan selalu dimanfaatkan dan dipermainkan oleh orang serakah yang cerdas dan culas. Dan inilah yang sedang terjadi di negeri ini dimana sekumpulan orang bodoh yang anti Amerika secara tanpa sadar justru sedang diperalat dan dijadikan pion untuk membantu Amerika mendapatkan tujuan politik dan ekonominya. Ini adalah masalah politik, duit dan kekuasaan dengan menjual kedok agama, bukan masalah iman, Tuhan dan sorga neraka.....

Salam Waras bin Cerdas.
Beda pendapat boleh, goblok jangan.